Dewata Post | Denpasar — Polda Bali memperkuat sistem pengamanan pariwisata melalui kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan di daerah tujuan wisata tersebut.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, bersama sejumlah pemangku kepentingan di Gedung Presisi Polda Bali, Selasa (7/4/2026) kemarin.
Pertemuan ini dihadiri anggota DPD RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Dinas Pariwisata, serta pelaku industri pariwisata.
Kapolda Bali menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sektor pariwisata yang terus berkembang.
“Keamanan Bali tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp42 triliun, dengan dominasi penanaman modal asing di sektor pariwisata dan properti. Kondisi ini menunjukkan peran strategis Bali dalam perekonomian nasional.
Namun demikian, peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi juga diikuti sejumlah tantangan, antara lain pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA), aktivitas usaha ilegal, hingga potensi tindak pidana konvensional maupun transnasional.
Untuk itu, Polda Bali mengedepankan langkah preventif sebagai prioritas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu di kawasan wisata dan objek vital, penguatan peran polisi pariwisata serta bhabinkamtibmas, dan kolaborasi dengan desa adat serta pecalang.
Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas wisatawan juga dilakukan melalui edukasi hukum dan budaya, rekayasa lalu lintas di kawasan padat wisata, serta pelaksanaan operasi kepolisian secara berkala.
Dalam mendukung pengawasan terhadap WNA, Polda Bali juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi Cakrawasi sebagai sistem pemantauan berbasis digital yang memungkinkan pendataan secara real time.
Sementara itu, anggota DPD RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik mengapresiasi langkah yang dilakukan Polda Bali dalam menjaga keamanan pariwisata.
Ia mengimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk turut berperan aktif, antara lain dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di area usaha dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat melalui layanan kepolisian.
Melalui sinergi antara aparat, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan keamanan pariwisata Bali dapat terus terjaga serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.
(Nom)
